Menanggapi Masalah Pelanggaran HAM di Papua Barat dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Oleh Kristianus Douw, S.IP

Gambaran Singkat PIF
Forum Kepulauan Pasific adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara yang berada di wilayah Pasifik (Oseania). Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 sebagai Forum Pasifik Selatan. Pada tahun 1999 diubah nama menjadi Forum Kepulauan Pasific, merupakan nama yang lebih inklusif seluruh keanggotaan Oseania. Yang mencakup dua wilayah Pasifik utara dan selatan, termasuk Australia.

Dame Taylor, Ketua PIF

Misi Forum Kepulauan Pasifik adalah “bekerja dalam mendukung anggota forum pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dari wilayah Pasifik dengan mendorong kerja sama antara Pemerintah dan badan-badan Internasional, serta mewakili kepentingan Forum Kepulauan Pasifik”.

Selain itu, Forum Kepulauan Pasifik berperan dalam harmonisasi posisi daerah pada berbagai isu global yang telah dan sedang berkembang; baik perubahan iklim, Politik dan kebijakan. Forum memiliki program teknis dalam pembangunan ekonomi, transportasi dan perdagangan.

Australia dan Selandia Baru, umumnya lebih besar wilayahnya dan lebih kaya daripada negara-negara lain di wilayah Pasifik. Jumlah penduduk Australia dua kali lipat dari penduduk di negara-negara anggota lainnya; dan ekonominya lebih dari lima kali lipat lebih besar. Australia dan Selandia Baru adalah negara pendonor bantuan yang siknifikan dan pasar ekpor dari negara-negara anggotanya. Pasukan militer dan polisi serta personil sipil forum negara. Australia dan Selandia Baru menjadi bagian dari penjaga perdamaian dan stabilisasi operasi di wilayah regional; terutama di Kepualauan Solomon (2003) dan Nauru (2004-2009) dibawa naungan Forum. Upaya regional seperti yang diamanatkan oleh Deklarasi Biketawa, yang diadopsi pada KTT ke 13 Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik, yang diselenggarakan di Kiribati pada Oktober 2000.

Negara-negara Anggota PIF

Peta PIF

Negara-negara anggota terdiri dari 16 Negara, diantaranya; Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tavalu dan Vanuatu. Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik berada di Fiji.

Pada bulan September 2011, Wilayah Samoa (AS), Guam dan Kepulauan Mariana Utara diberikan status pengamat (Observer) di Forum Kepulauan Pasifik. Selanjutnya akan memungkinkan bakal calon observer di PIF adalah New Caledonia dan West Papua. Mengapa New Caledonia dan West Papua menjadi bakal calon anggota PIF? Karena keduanya berada diwilayah pasifik. Yang harus diberi perhatikan sebagaimana seperti bangsa-bangsa lain di wilayah Pasifik.

Mengenal Papua Barat di Forum Kepulauan Pasific (PIF).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasific ke 46, yang diselenggarakan tanggal 7-11 September 2015, di Papua New Guinea; merupakan pertemuan resmi para pemimpin negara-negara Pasific (Oseania). Pertemuan PIF dilakukan pada setiap tahun, untuk mengembangkan respon kolektif tentang isu-isu regional di kawasan pasifik. Maka, dalam kegiatan itu, thema kegiatan yang ditetapkan adalah “Isu Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan di kawasan Kepulauan Pasifik.

Organisasi PIF merupakan sebuah organisasi regional di kawasan pasifik yang sering disebut kawasan Oseania, yang terdiri dari tiga ras besar yang tersebar di wilayah Pasifik yakni: Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Papua Barat adalah salah satu daratan yang di huni oleh orang-orang rumpun Melanesia. di bawah Pemerintahan Indonesia banyak kejanggalan-kejangalan yang belum bisa menyelesaikan oleh Indonesia diberbagai bidang. Salah satunya adalah masalah Pelanggaran Hak Azasi Manusia hingga kini masih saja terus terjadi. Indonesia mengakui Tanah Papua hanya demi kepentingan Ekonomi, bukan manusia yang dihuninya. Kepentingan semata hanya mendatangkan kebohongan belaka bagi bangsa Indonesia kepada Negara lain di Dunia.

Menasye Sogavare, MP

Melihat beberapa wilayah Pasifik yang tidak kondusif, terutama Papua Barat. PM Solomon, Mr. Menasye Sogavare MP adalah salah satu pemimpin Negara yang berani tantang di Forum pemimpin negara yang hadir  ketika KTT Pasifik Ke 46 di Papua New Guinea pada bulan september lalu; Beliau dengan tegas menyuarakan penderitaan rakyat Papua. 

"Melanesia belum bebas sementara Bangsa Papua Barat belum bebas" kata Sogavare. Hal ini dapat membuktikan dengan adanya foto-foto pelanggran HAM yang beredar di media masa. Dan saat ini, Posisi kebijakan politik luar negeri Solomon telah mengatakan mendukung hingga Penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Keprihatinan berbagai LSM di negara Pasific terhadap Pelanggaran HAM di Papua adalah Upaya atau bentuk dukungan dari Hati Nurani sebagai persaudaraan dan sesama warga Pasifik.

Hubungan Indonesia dan PIF

Hubungan Indonesia dan PIF selama ini tidak terlalu akrab. Hal tersebut dapat  disebabkan oleh dua factor, antara lainnya; Pertama. Bagi Indonesia, PIF merupakan organisasi yang didirikan oleh Negara-negara kepulauan yang tidak memiliki kekayaan alam. Kedua, Perbedaan Ras juga menjadi alasan yang sangat rasional.  Hubungan Indonesia dan PIF ada ketika UMLWP loby perjuangan penentuan nasib sendiri bagi papua barat di wilayah Pasific. Tentunya Indonesia kuatir akan adanya dukungan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat. Sebab adalah bagian dari Pasifik jika dilihat Ras dan Letak geografisnya.

Sebetulnya Indonesia tak mempunyai kepentingan di bidang ekonomi, namun dibidang politik Indonesia sangat jelas mengintervensi di wilayah pacific atas Papua Barat. Demi kepentingan ekonomi dan politik Indonesia; Fiji dan PNG seolah-olah bagian Propinsi dari wilayah Indonesia; sebab kedua Negara telah terpengaruh kemauan Indonesia tanpa mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan dari Indonesia. Pemimpin Fiji dan PNG kehilangan akal sehat terhadap bangsa Papua Barat; walaupun ada desakan dari warganya untuk mendukung papua lepas dari Bangsa kolonial Indonesia. Sementara Republik Tonga mendapat respon positif terhadap bangsa Papua Barat. Dan Negara anggota PIF lainnya masih dalam posisi netral.

Selanjutnya Pemerintah Australia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) baru Australia.

Malcolm Turnbull

Malcolm Turnbull mengatakan: “Malcolm Turnbull mengajak pemimpin PIF untuk menyelesaikan persoalan saudara-saudara Melanesia di Papua Barat yang masih dijajah oleh indonesia.

Kata Malcolm Turnbull, harus mencari tahu kebenaran tentang genosida yang sedang berlangsung dan aneksasi ilegal Papua Barat ke pemerintah Indonesia. Sejarah akan mencatat kata-kata dan tindakan dari pemerintah Australia.

Pemimpin di Pasifik berbicara untuk hak-hak rakyat Papua Barat. Sekarang adalah waktu bagi pemerintah Australia untuk mendukung rakyat Papua Barat di saat mereka membutuhkan.

Malcolm Turnbull harus ingat bahwa pemerintah Indonesia selalu berbohong tentang apa yang mereka lakukan di Papua Barat dan dia harus kuat dan bertindak dengan moralitas, pengetahuan dan hati nurani. Sekarang adalah waktu untuk Malcolm Turnbull untuk mempelajari kebenaran tentang Papua Barat”.

Dalam situasi yang tidak nyaman; bagi Bangsa Papua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak; baik Negara maupun non Negara untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat. Akhir dari semua harapan, Doa para leluhur dan orang Papua selalu ada bersama orang yang peduli bagi bangsa Papua Barat.

                                                          Diolah dari berbagai sumber

---