Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan hak dan aspirasi di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah dapat menata agar lebih baik lagi di bidang-bidang tertentu.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua ditetapkan. Dalam Bab I tentang ketentuan umum dalam Pasal-pasal sebagai berikut:
- Dalamnya pemerintah mengakui sebagai daerah yang khusus, seperti;
- Ada Majelis Rakyat Papua, Lambang Daerah, peraturan Daerah Khusus, kampung, Badan Musyawarah Kampung, membangun daerah, mengambil kebijakan daerah, membentuk pemerintahan, membentuk partai politik, mengatur keuangan, mengatur perekonomian, perlindungan hak-hak masyarakat adat, hak asasi manusia, pendidikan dan kebuyaan, kesehatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan. (Pdt. Socratez Sofyan Yoman, 2012: 127).
Selain itu, lahirnya Otonomi Khusus Papua adalah salah satu cara dari Jakarta untuk Papua demi menutupi dan membungkam isu Papua Merdeka. Supaya orang Papua tidak bersuara tentang Papua merdeka maka Jakarta mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kita akui hal itu, dan kita membangunan Papua sesuai Undang-undang otonomi Khusus yang telah dimuat. Namun, kenyataannya telah gagal implementasikan di Papua.
"Selain itu, lahirnya Otonomi Khusus Papua adalah salah satu cara dari Jakarta untuk Papua demi menutupi dan membungkam isu Papua Merdeka"
Dalam hal membangun ekonomi Papua, ternyata Otonomi Khusus Papua yang dananya mencapai triliunan itu belum juga mendapatkan kesejahtraan dalam kehidupan rakyat Papua. Banyak orang Papua terlantar diantara hamburnya dana-dana Otonomi Khusus yang tidak terarah dan tidak pada sasaran itu.
Entah kenapa, pemerintah pusat dan daerah tidak memperhatihan keadaan pasar yang ada di setiap perkotaan maupun di tingkat kecamatan dan kampung hingga pelosok Papua. Banyak mama-mama Papua tidak bisa berjualan dengan baik di tempat publik.
Mereka berjualan di pinggiran jalan, bahkan ada sebagian mama-mama yang sudah tidak berjualan karena tempatnya tidak layak. Hal ini bisa dikatakan bahwa, mama-mama Papua sengaja dipinggirkan oleh pemerintah yang diselimuti dengan adanya niat-niat gelap.
Bukan hanya itu saja, banyak hal yang sampai saat ini belum diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam undang-undang Otonomi Khusus. Seperti, sampai saat ini Lambang Daerah yang sudah diatur itu pun belum diakui oleh pemerintah, Partai Politik yang sudah diperbolehkan dalam Undang-Undang OTSUS itu juga belum jadi-jadi. Itulah bagian-bagian yang negara menipu diri sendiri.
Diskusi yang diselengarakan di asrama Deiyai Yogyakarta, dengan judul, melihat pasar mama-mama di Papua, yang dibawakan oleh Yustinus Tebai, mahasiswa Papua di Yogyakarta pada, 06/02/2014. Dalam diskusi tersebut, banyak masalah yang dikemukakan, terutama pasar mama-mama Papua dalam ruang Otonomi Khusus Papua yang ada. Ternyata fakta menyatakan, pasar-pasar yang didominasi oleh mama-mama Papua itu sangat tidak layak untuk melakukan transaksi jual beli barang. Hal ini berpengaruh pada penghasilan ekonomi. Sebab, tentu pasar yang tidak layak itu, orang tidak akan datang beli. Apalagi zaman sekarang adalah zaman modern, pasti orang akan cari pasar yang baik.
"...pasar-pasar yang didominasi oleh mama-mama Papua itu sangat tidak layak untuk melakukan transaksi jual beli barang. Hal ini berpengaruh pada penghasilan ekonomi. Sebab, tentu pasar yang tidak layak itu, orang tidak akan datang beli"
Lalu, pertayaannya adalah, kenapa umur otonomi khusus Papua yang sudah mencapai 13 tahun itu belum juga membangun pasar-pasar yang layak untuk mama-mama Papua? Atau pertanyaan lainnya, dikemanakan dana otonomi khusus tersebut? Untuk apa dan untuk siapa Otonomi Khusus Papua tersebut?
Sangat merasa aneh, pasar-pasar untuk orang-orang pendatang dari luar Papua itu dikatakan layak. Pemerintah dengan secepatnya mendirikan pasar-pasar untuk pedangan-pedangan transmingrasi dari luar Papua. Sementara, mama-mama yang bertahun-tahun ada di bumi Papua itu tidak diperhatikan dengan serius. Sebenarnya dana OTSUS untuk siapa? Dalam hal ini saya berani katakan, dalam implementasi Otonomi Khusus adanya sikap-sikap diskrimansi dan tidak tepat pada sasaran.
Fakta telah memperlihatkan bahwa diantara dana Otonomi Khusus, mama-mama Papua dilupakan bahkan dimarjinalkan oleh raja-raja yang dititipkan oleh Jakarta di bumi Papua. Sangatlah jelas bahwa, Otonomi Khusus Papua, yaitu Jakarta melahirkan raja-raja kecil yang bertujuan untuk menindas rakyatnya, memiskinkan rakyatnya, dan bisa saja untuk menjajah rakyatnya.
Kita tidak perlu melihat yang bebas-besar, pejabat-pejabat Papua yang datang belanja di pasar saja, selalu mengarahkan muka ke pasar-pasar yang layak. Siapa pedagang di pasar layak itu? Pasti pendatang-pendatang. Lalu, bagaimana dengan pedagang “mama-mama Papua” yang tempat jualannya tidak layak itu? Pasti hanya duduk dari pagi sampai malam tanpa ada hasil yang masuk. Itulah tingkah laku dari raja-raja yang dilahirkan dari Jakarta di bumi Papua.
"...kenapa umur otonomi khusus Papua yang sudah mencapai 13 tahun itu belum juga membangun pasar-pasar yang layak untuk mama-mama Papua? Atau pertanyaan lainnya, dikemanakan dana otonomi khusus tersebut?"
Dari contoh diatas ini, hal yang merasa aneh adalah, orang-orang Papua yang sudah dilahirkan, dibesarkan, dan dibiayai oleh hasil-hasil jualan mama-mama di pasar tidak layak itu, ketika menjadi pejabat dan datang di Pasar langsung buang muka ke orang lain (pendatang). Artinya, mau beli jualan mama-mama Papua saja ada rasa mual. Jalan-jalan di pasar mama-mama saja tidak, apalagi untuk membangun pasar yang layak untuk mama-mama. Itu mimpi siang hari.
Hal ini sangat disayangkan karena tidak menghargai hasil jerih payay mama-mama yang sudah dilahirkan, dibesarkan, dan dibiayai sampai menjadi pejabat besar. Orang bilang mama-mama Papua bukan hanya mama kandungnya tetapi semua mama-mama Papua yang ada di pasar maupun di rumah. Hal itu musti dipahami oleh pejabat Papua maupun semua orang Papua.
Dengan penjelasan diatas ini, jelas menyimpulkan bahwa dana Otonomi Khusus Papua hanya digunakan dan membuka jalan bagi orang-orang pendatang. Dana-dana Otonomi Khusus Papua digunakan khusus untuk memberdayakan orang-orang pendatang. Pemerintah daerah mengunakan dana OTSUS sebagai sarana untuk memperhatikan bukan orang Papua tetapi membuka pintu untuk menampung orang non Papua.
Kapal-kapal putih tiba di Papua untuk menghantar orang-orang. Pemerintah dengan senyum mempersiapkan dana otsus untuk dibangun rumah, pasar, dan kebutuhan lain. Sungguh menyedihkan kehidupan orang Papua diantara terhamburnya dana OTSUS yang selalu mengatasnamakan orang Papua.
Satu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah, orang asli Papua selalu termarjinal di atas tanah Papua karena dampak dari adanya dominasi pendatang yang didatangkan melalui jalur Otonomi Khusus. Begitu banyak orang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura sehingga orang Papua dengan sendirinya termarjinalkan.
Hal ini disebabkan karena, dana-dana Otonomi Khusus hanya digunakan bagi orang pendatang untuk tersedianyatanah, rumah, alat-alat kebutuhan lainnya dalam kehidupannya.
Cobalah kita bayangkan, dalam 1 tahun 3.000 jiwa pendatang yang masuk di Papua, berarti berapa banyak dana otsus yang dikuras habis? Mungkin saja menjadi kosong.
Semakin banyak orang pendatang sampai di pelosok-pelosok, semakin didominasi perekonomian sampai berpengaruh pada jualan di pasar baik itu daerah perkotaan maupun di pedesaan. Kota dikuasai dengan bangunan pertokoan, pasar, dan minimarket. Sedangkan di kampung/desa dikuasai dengan minimarket, pertanian, dan pertanian jangka panjang. Di setiap pasar yang ada di perkotaan dikuasai oleh pendatang.
Bentuk pasarnya jangka panjang dibanding dengan mama-mama Papua yang mempunyai kebun untuk jangka pendek. Hal semacam inilah yang disebut pasar di Papua didominasi oleh pendatang.
Penulis sebagai seorang mahasiswa kembali menilai bahwa, implementasi Otonomi Khusus dalam hal memberdayakan orang Papua melalui ekonomi masih ada sikap diskriminasi. Terjadi juga ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, ketidaktransparansi terhadap rakyat Melanesia yang disebut juga orang asli di Papua atau pemilik tanah Papua.
Untuk mengembalikan wajah otonomi khusus Papua dan jalur implementasi yang benar sesui dengan poin-poin yang dimuat dalam Undang-undang yang sudah dijelaskan diatas maka, pelajar dan mahasiswa kembali pada posisi indenpensi untuk berpikir, menyuarakan dan bertindak. Selain itu, lembaga-lembaga pengembangan masyarakat yang ada di Papua termasuk DPRD, DPRP MRP, dan tokoh-tokoh adat kembali duduk bersama untuk mengkritisi kinerja kerja pemerintah provinsi dan daerah termasuk implementasi dari Otonomi Khusus itu sendiri.
Mahasiswa juga menilai bahwa, otonomi khusus adalah win-win solusion untuk memarjinalkan rakyat Papua, menguras kekayaan alam, menindas orang Papua, menjajah orang Papua, dan pintu penuju pemusnahan etins Melanesia. Oleh sebab itu, mahasiswa kembali mendukung aksi pengembalian OTSUS di jakarta yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Papua pada tahun 2007 lalu. OTSUS sudah dinyatakan gagal dan sudah dikembalikan ke Jakarta dalam bentuk peti mayat yang menandakan, OTSUS sudah mati di Papua.
Solusi terakhir untuk orang Papua memperbaiki ekonomi rakyat, mama-mama berjualan dengan baik, dan mengangkat harkat-martabat orang Papua melalui Ekonomi adalah KUNCI OTSUS.
0 komentar:
Posting Komentar