Se Kalimat "Coretan Tinta Merah" Akan Mengukir Seribu Makna Dalam Segala Fenomena Kehidupan.

Rabu, 24 Februari 2016

Apa Perlunya UP4B?



Di kalangan  Dewan Perwakilan  Daerah (DPR) Papua terjadi tarik-menarik soal penting-tidaknya UP4B. Ada yang menolak, tetapi ada yang setuju. Koordinator  Program  Institute Civil Strenghening (ICS) Papua, Yusack Reba SH. MH. setuju perlunya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat  (UP4B). Menurutnya, kebijakan  UP4B   membutuhkan banyak  tenaga. “Perlu perhatian  untuk  mengawasi seluruh implementasi kebijakan UP4B,  sehingga  anggaran  pem- bangunan triliuan rupiah  yang nantinya dialokasikan  pemerintah pusat tepat sasaran,” katanya.
“Pemerintah pusat melihat selama ini implementasi pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat itu belum dilaksanakan sebagaimana harapan pemerintahan.”
Reba menambahakan, kebijakan UP4B mungkin tak pernah ada jika  kemudian  pelaksanaan  pembangunan di  Provinsi Papua maupun Papua Barat itu tercapai sebagaimana  apa yang diharapkan pemerintah pusat. Namun, lagi-lagi dia mengatakan, pihaknya optimis UP4B bisa menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat, tetapi masyarakat harus bersinergi  dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. “Ini yang  sebenarnya kita harapkan, sebab kalau tidak, saya juga agak ragu, jangan sampai kemudian UP4B  ini menimbulkan ketidaksinergian  antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan  pemerintah  pusat. Dan jangan sampai  muncul  sikap acuh tak acuh rakyat Papua terhadap berbabagai kebijakan yang dilakukan terkait UP4B,” tambahnya.
Hal senana juga dikatakan Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paulus Sumino.  Keputusan pemerintah membentuk UP4B, kata Paulus, harus disikapi dengan baik. “Pembentukan UP4B bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, kami menyambut baik hal ini,” ujar Paulus di Jakarta, Jumat (18/11) lalu.
Paulus menambahakan, pem-bentukan UP4B jangan diartikan sebagai bentuk kegagalan otonomi khusus. Studi referensi dari negara-negara lain membuktikan, bahwa proses tercapainya kesejahteraan rakyat lokal di daerah otonomi khusus memang membutuhkan waktu yang panjang.
“Pelaksanaan otsus di Papua yang baru berjalan 10 tahun belum dapat dikatakan gagal, masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan agar masyarakat Papua dapat mencapai kesejahteraan yang diimpikan,” kata Paulus. Dia berharap, otsus Papua bisa diperbaiki dan dipercepat dengan adanya UP4B.
Sementara itu, bantahan datang dari tokoh gereja Papua, Socratez Sofyan Yoman.  Dia menolak UP4B yang dibentuk pemerintah pusat untuk menangani berbagai persoalan politik dan Hak Asasi Manusia (HAM). Socratez menilai UP4B tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua. “Kami menolak kehadiran UP4B karena tidak menyelesaikan masalah di Papua. Pemerintah pusat segera berdialog dengan rakyat Papua dan dimediasi pihak internasinal yang netral,” ujar penulis buku bertajuk Otonomi, Pemekaran dan Merdeka, ini.
Socratez menambakan, perjuangan rakyat Papua selama ini ialah menentukan nasib sendiri. “Sejarah yang cacat harus diluruskan. Pemerintah harus menjawab mengapa negara Papua yang telah ada tahun 1961 dianggap tidak sah. Dunia internasional harus dihadirkan, termasuk Amerika, Belanda dan organisasi dunia PBB, mari kita duduk bicara status Papua, itu saja,” tambahnya
Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persektuan Gereja-Gereja Baptis Papua ini mengatakan, “Letak harga diri orang Papua ialah ketika dunia, termasuk Indonesia menghargai hak hidup orang Papua, itu saja. Bukan malah menawarkan UP4B yang sudah gagal bersamaan dengan  otonomi khusus.”
Lalu apa yang harus dilakukan? Menurutnya, yang harus dilakukan warga Papua saat ini adalah tenang dan menunggu dengan sabar. “Masalah Papua sudah ditangani lewat mekanisme internasional, sehingga jangan bikin gerakan di luar itu, biar dunia internasional yang menyelesaikannya,” katanya.

Dialog ditolak
Pemerintah sendiri dalam mengatasi gejolak Papua merdeka, telah mengirim utusan khususnya. Orang yang dipercaya yakni Farid Husein. Dia diberi tugas untuk mencari solusi secara kekeluargaan, dan menyeluruh.
Upaya dialog diharapkan bisa melahirkan hasil positif, paling lambat Agustus 2012 ini. Penunjukkan Farid berdasarkan pengalamannya bersama mantan Jusuf Kalla dalam mendamaikan Gerakan Aceh merdeka (GAM) di Aceh dan sejumlah daerah konflik lainnya, seperti Poso dan Ambon.
Sementara itu, Lambertus Pekikir, Koordinator Umum Organisasi Papua Merdeka, Senin (21/11). mengatakan, jangan bikin dialog macam-macam, dialog tidak akan membuat Papua aman, justru yang terjadi nanti adalah polemik yang sangat panjang.
Lambert mengatakan, terkait hari jadi kemerdekan Papua Barat pada 1 Desember 2011 mendatang, OPM berjanji tidak akan mengibarkan Bendera Bintang Kejora. “Itu sudah keputusan dari markas besar OPM, kalau ada yang mengibarkan, di luar tanggung jawab kami dan polisi bisa menangkap mereka,” kata Lambert.
Dia menambahkan, instruksi pelarangan pengibaran Bintang Kejora diambil setelah berbagai insiden yang menewaskan warga sipil di Papua. Pengibaran terakhir ketika pembukaan Kongres Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, 19 Oktober 2011 lalu. Kongres tersebut dibubarkan paksa kepolisian hingga menewaskan tiga orang warga.
OPM tetap berada pada jalurnya yakni menunggu peninjauan ulang Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Papua. “Kita hanya menginginkan agar resolusi 2504 diubah oleh PBB, kalau itu sudah dilakukan, mau bikin kongres merdeka pun terserah,” katanya.
 Hotman J. Lumban Gaol

0 komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Media Text

Media Text

Profil Text

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Tegnologi (IPTEK), belahan dunia lain (terutama Negara-negara Maju) berlomba-lomba meraih Impian yang di dambakan pada setiap Negara. Belahan dunia lain masih terbelakng; hal ini melatarbelakangi dari berbagai faktor; salah satunya adalah terbatasnya layanan IPTEK terhadap masyarakat umum. Melihat segala fenomena dalam kehidupan bangsa dan negara, maka Blogspot "WAIKATO NEWS" hadir untuk mencoba mengemukakan Opini, gagasan, ide melalui tulisan dari berbagai aspek kehidupan.

 

Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
by : BTF

Visitor

Flag Counter

Music Papua

Post Populer

 

Templates by Kidox Van Waikato | CSS3 by David Walsh | Powered by {N}Code & Blogger