Jayapura,- Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia beserta sejumlah LSM perempuan dan organisasi perempuan di Papua mendesak DPR Papua untuk memastikan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pemulihan hak-hakperempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM agar bisa dapat nomor dari Pemerintah Provinsi Papua dan deregister dalam lembaran daerah.
Ini merupakan salah satu point penting yang disampaikan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik...
Tampilkan postingan dengan label soaialbudaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label soaialbudaya. Tampilkan semua postingan
Rabu, 24 Februari 2016
Langganan:
Postingan (Atom)
Media Text
Translate
by : BTF
Visitor
Post Populer
-
Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber - Eksemplar paradigma definisi sosial ini salah satu aspeknya yang sangat khusus adalah dari k... -
“kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-MU. Jauhkanlah kami dari penderitaan yang melumpuhkan kami dan obyek permainan sesama... -
Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia wilayah tidak begitu populer. Bagaimana orang-orang hidup dan bertahan sampai sekarang? Apakah me... -
1. Nama Negara: Stato Città del Vaticano, (The Vatican City State = Negara Kota Vatikan), dibentuk melalui Traktat Lateran (... -
Septinus George Saa lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya... -
Foto Ibadah Paskah/ Doc. Piyaiyepai Semarang, 29 Maret 2016. Sejumlah Pelajar dan Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Pe...