Seruan Aksi dan Doa: ULMWP Menuju Anggota Penuh MSG

Seruan Aksi dan Doa: ULMWP Menuju Anggota Penuh MSG. Foto: DG/KNPB.

Kita butuh doa dan aksi rakyat West Papua agar Bangsa Papua melalui ULMWP bisa diterima sebagai anggota tetap di MSG (Malanesia Spearhead Group), setelah tahun lalu kita hanya diterima sebagai pengamat (observer). Pertemuan khusus (special summit) pimpinan MSG akan berlangsung pada bulan Aplril 2016, di Port Vila, Vanuatu. Para pemimpin PNG, Salomon Island, Fiji, Kanaki and Vanuatu, serta ULMWP mewakili West Papua sebagai pengamat akan mengadiri pertemuan ini dan memperjuangkan status keanggtaan penuh di MSG.

Rakyat Papua, sekali lagi, bersama KNPB harus memberikan dukungan penuh pada ULMWP, sebab penguasa kolonial Indonesia sudah dan sedang berupaya menghentikan perjuangan Bangsa Papua, sekalipun hasil Komunike MSG di Noumea, 2013 lalu, mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Saat ini, kita membutuhkan dukungan dari saudara-saudari kita, serumpun Melanesia. Masyarakat Melanesia tidak henti-henti mendukung West Papua dalam doa dan aksi. Kita harus terus maju agar harkat dan martabat kita, Bangsa Papua, diakui oleh bangsa-bangsa di dunia ini.

Catatan: Sementara itu, di London, pada tanggal 3 Mei 2016, aka nada pertemuan IPWP. Berbagai pimpinan negara dan politisi dunia akan diundang untuk membuat seruan bagi referendum di West Papua. Ikuti informasi dan seruan aksi: www.freewestpapua.org.

Oleh karena itu, jangan buang selebaran ini. Genggam dan bawa ini dalam doamu, bagi keselamatan bangsamu. Libatkanlah diri Anda dalam aksi-aksi dukungan bersama KNPB, di mana Anda berada. Pastikan diri Anda tdak terlibat dan menjadi alat penguasa kolonial Indonesia yang sedang memperpanjang penderitaan Bangsa Papua. Salam satu jiwa!

Port Numbay, 09 Maret 2016

Penggurus Pusat KNPB

Victor F. Yeimo

Ketua Umum

Tim Kerja ULMWP

http://majalahbeko.blogspot.co.id/2016/03/seruan-aksi-dan-doa-ulmwp-menuju.html#.VuWmUZ2p8ks.facebook

Indonesia Anggota Asosiasi MSG, ULMWP Observer

Indonesia dimungkinkan menjadi anggota asosiasi MSG, sementara West Papua melalui ULMWP sebagai observer.

Bagaimana kita menyikapinya?

Perjuangan West Papua menjadi anggota MSG adalah proses bertahap.

Menjadi anggota Observer adalah sesuatu yang maju. Menjadi anggota MSG bukan semata-mata mencantumkan nama West Papua dalam MSG, melainkan proses menyadarkan perjuangan kita kedalam saudara-saudari

 kita Melanesia.

Ingat, hari ini perjuangan bangsa Papua sudah menjadi perjuangan seluruh rakyat Melanesia. Bayangkan bagaimana saudara-saudari kita di Vanuatu, Sololomon Island, Fiji, Kanaki, PNG ikut bangkit dalam aksi turun jalan dan doa. Bahwa keputusan politisi MSG akan menjadi kesadaran perlawanan bangsa-bangsa Melanesia terhadap politik busuk kolonialisme dan kapitalisme global yang mempercundangi para pemimpin Melanesia. Ini adalah poin kemenangan West Papua di Melanesia, kawasan maupun dunia.

Bahwa perjuangan Papua Merdeka memiliki banyak sekali jalan dan peluang. ULMWP terus melebarkan diplomasi bertahap, yang bukan saja dalam skop melanesia, tapi pasific, juga secara global. Banyak sekali media dan alat internasional yang akan dipergunakan untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Anda lihat, bagaimana saudara-saudari kita di Polinesia akan mendukung kita di PIF (pacific island forum). Anda lihat, bagaimana antusias masyarakat internasional yang terus mengalir dari berbagai negara di muka bumi ini.

Semua itu karena satu. Hanya satu hal: West Papua mulai bersatu dan bergerak maju bersama. ULMWP adalah wadah persatuan yang akan kita dukung dan kenalkan kepada dunia bahwa, inilah payung persatuan perjungan bangsa Papua di luar negeri. ULMWP sedang didorong oleh orang-orang terdidik yang tahu kemana dan bagaimana meraih kemerdekaan bangsa Papua. Sementara, di dalam negeri West Papua, koordinasi lintas perjuangan semakin solid untuk menjalin dan mempersatukan seluruh elemen perjuangan bangsa, juga terutama rakyat bangsa Papua.

Tugas kita adalah terus memperbaiki sistem perjuangan, mulai dari dalam hingga ke luar negeri. Tugas kita adalah mengorganisir diri dalam barisan perlawanan rakyat. Tugas kita adalah berdiri teguh melawan penindasan kolonial Indonesia. Tugas kita adalah bagaimana menyadarkan manusia-manusia Papua yang sementara ini menjadi alat penjajah dan memupuk sistem kolonialisme di atas teritori West Papua.

Kehendak kita untuk mengakhiri penjajahan Indonesia adalah upaya sadar yang tidak akan terpengaruh oleh propaganda, retorika kosong, serta ilusi-ulusi pembangunan kolonialisme Indonesia.

Tuhan pencipta negeri yang elok dan permai ini pun menginginkan kita berubah, bersatu, dan berjuang bersama. Ia tidak kurang menciptakan kita manusia Papua, di teritori Melanesia. Ia memberikan kekuatan sempurna, yang olehnya kita akan terus maju untuk mengakhiri penindasan ini.

Salam perlawanan

Kantor Pusat KNPB

West Papua

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47). Sementara kesaksian pelaku  dan saksi  sejarah    yang dikirim oleh Pemerintah Indonesia untuk memenangkan PEPERA 1969, Piter Sirandan (alm), pada awal Desember 2009 setelah membaca buku: “Permusnahan Etnis Melanesia” (2007) dan “Suara Bagi Kaum Tak Bersuara” (2009)  menyatakan penyesalan.

Kami orang Indonesia benar-benar menipu orang-orang Papua yang mau berkata benar pada waktu itu.  Kami benar-benar menipu orang Papua. Kami benar-benar menindas orang Papua. Kami benar-benar merugikan masa depan orang Papua. Kami benar-benar tidak menghargai hati nurani orang Papua untuk benar-benar mau merdeka. Kami mengetahui bahwa pada waktu pelaksanaan PEPERA 1969 itu, orang-orang Papua benar-benar mau merdeka. Saya mengetahui bahwa 100% orang Papua mau merdeka. Impian dan harapan mereka, benar-benar kami hancurkan. Pada waktu itu, saya mendapat hadiah uang sebesar Rp 7.000.000; dari Pemerintah Indonesia karena saya dianggap berhasil menipu orang Papua dan memenangkan PEPERA 1969. Karena itu, sekarang saya sangat mendukung perjuangan orang Papua untuk merdeka” ( baca:  Dumma Socratez Sofyan Yoman: Integrasi Belum Selesai: 2010, dan Socratez Sofyan Yoman: Gereja dan Politik di Papua Barat: 2011,)

Bertolak dari kutipan laporan resmi PBB ini dan pengakuan pelaku sejarah di atas, pertanyaan yang perlu saya  ajukan di sini adalah: Pertama, apakah  sejak 1963-2013 dalam kurun waktu 49  tahun pendudukan pemerintahan Indonesia di Papua telah menurunkan jumlah keinginan rakyat Papua mau merdeka dari 95% atau jumlah mayoritas itu ke level 10 % atau sebaliknya justru  dari 95% telah meningkat  tajam melebihi 95% untuk keinginan merdeka dan berdiri sendiri? Kedua, Apakah benar hanya segelintir orang asli Papua  yang mendukung Papua merdeka dan mayoritasnya mendukung  dan memperkuat pendudukan dan penjajahan pemerintah Indonesia di Tanah Papua? Kita menjawab pertanyaan ini dengan fakta, bukti atau realitas bukan ilusi dan imajiner. Contoh-contoh realitas.

1. Pada Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP).  Para pembicara adalah Menkopolhukam, Gubernur, Kapolda, Pangdam XVII Cenderawasih, Uskup Dr. Leo Laba Ladjar, OFM.,  Dr. Tonny Wanggai, Dr. Pdt. Benny Giay dan Saya (Socratez Sofyan Yoman).  Pada saat giliran dari perwakilan KODAM XVII untuk menyampaikan materi, pembicara diberikan kesempatan dan mengambil tempat di podium oleh moderator. Sebelum pembicara menyampaikan materi, ada komanda seperti ini: “Saudara-saudara, kalau saya sebut kata “Papua”, saudara-saudara peserta menyahut dengan kata “Damai”.  Pembicara dari Kodam ini sebut  Papua dan peserta menjawab dengan Merdeka.  Pembicara sebut Papua: Peserta menjawab: Merdeka. Dan terakhir ketiga kalinya: Pembicara sebut Papua dan peserta menyambut dengan kata Merdeka.
2. Pada tanggal  17-19  Oktober 2011, Rakyat Papua berkumpul di lapangan sepak bola Zakeus Padang Bulan Abepura dan menyatakan merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa berdaulat di atas tanah leluhurnya.
3. Pada tanggal 10 Januari 2012, saya dengan Pendeta Marthen Luther Wanma mengadakan pertemuan  dengan rakyat Manokwari di Gereja GKI Effata Manokwari untuk memberikan penjelasan hasil pertemuan kami dengan bapak Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono, di Cikeas, 16 Desember 2011.   Sebelum kami memberikan penjelasan, saya mengajukan satu pertanyaan sebagai seorang gembala umat kepada umat atau domba-domba yang hadir. Pertanyaan saya  sebagai berikut: “ Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?”  Seluruh rakyat yang hadir serentak berdiri dan angkat tangan dan mengatakan merdeka….merdeka…..merdeka….”. Yang tidak berdiri hanya 3 orang PNS, salah satunya adalah Bapak Sekda Kabupaten Manokwari.
4. Pada tanggal 20 Januari 2012 pertemuan dengan rakyat di Sorong dengan tujuan yang sama. Pada pertemuan itu yang mewakili Danrem Sorong dan Kapolreta Sorong hadir untuk mengikuiti penjelasan itu. Saya mengajukan pertanyaan yang sama. Saudara-saudara, siapa-siapa yang mau merdeka di atas tanah leluhur orang Melanesia ini?  “ Seluruh hadirin yang memenuhi ruangan itu berdiri dan angkat tangan dan mengatakan: merdeka… .merdeka…… merdeka…….. merdeka…..”. Yang tidak berdiri hanya bapak yang mewakili Danrem dan Kapolresta Sorong.

Apakah ini dikatakan segelintir orang?  Ini masalah  hak politik dan demi masa depan bangsa Papua. Kekuatan rakyat ini, tidak bisa kita bendung. Berapapun jumlahnya. Kita harus memberikan ruang untuk rakyat Papua. Karena sudah lama mereka menderita. Saudara-saudara, ini fakta. Ini bukti.Ini realitas. Ini di depan mata kita. Ini dibicarakan  dalam era Otonomi Khusus yang GAGAL itu. Ini dibicarakan di tempat resmi. Ini disampaikan dengan jujur dan sopan kepada pejabat resmi. Tidak bicara ditempat sembunyi-sembunyi. Tidak dibicarakan di hutan-hutan.  Ini bukti kejujuran. Ini bukti keterbukaan sebagai bangsa yang bermartabat.  Pejabat Indonesia, Pemerintah dan aparat keamanan bukalah hati nuranimu sebagai manusia.

PEPERA 1969, OTONOMI KHUSUS 2001, UP4B 2011. “ Para pembaca opini ini, Anda percaya atau tidak. Anda akui atau tidak. Anda suka atau tidak suka. Anda senang atau tidak senang. Saya TAHU, saya SADAR, saya MENGERTI, saya PERCAYA dengan IMAN, bahwa CEPAT atau LAMBAT nubuatan ini akan terwujud, hanyalah persoalan waktu.   “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925). Karena itu, solusi terbaik yang berprospek damai dan manusiawi yang saya usulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Indonesia ialah:

1. Pemerintah Indonesia dengan jiwa besar harus mengakui kekagagalan dan kesalahan terhadap penduduk asli Papua sejak 1 Mei 1963 sampai hari ini  dan harus mengakhiri pendudukan dan penjajahan di atas Tanah Papua.
2. Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua harus membuat perjanjian-perjanjian kerja sama dalam bidang : ekonomi, keamanan, politik dan bagaimana nasib orang-orang Melayu, Indonesia yang sudah lama berada di Papua dan termasuk penduduk Transmigrasi.
3. saya ingatkan kepada pemerintah dan aparat keamanan, walaupun di Tanah Papua akan dibangun sejumlah infrastruktur milite di darat, dilaut dan di udara dan datangkan para pendatang tanpa terkendali di Tanah Papua untuk menekan orang asli Papua, tetapi saya katakan kepada Anda semua: “ Dunia tidak berada dalam pengawasan dan kontrol Indonesia. Indonesia sekarang sedang dipantau dan dikontrol dengan ketat setiap detik.” Ini awasan sejak dini dari seorang gembala umat, supaya Indonesia harus baik-baik dan perbaiki relasi yang manusiawi dengan penduduk asli Papua, pemilik tanah dan negeri ini. Supaya Indonesia diberkati dan dikasih oleh Tuhan.

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan yang bertugas di Tanahnya orang Melanesia Papua ini diharapkan supaya mempelajari dan merenungkan nubuatan ini.  ”Di Tanah ini, kita bekerja di antara satu bangsa (Papua) yang kita tidak tahu apa maksud TUHAN buat bangsa ini. Di Tanah ini, kita boleh pegang kemudi tetapi kita tidak menentukan arah angin, arus, dan gelombang di laut serta tujuan yang hendak kita capai di Tanah ini. Siapa yang bekerja dengan jujur, setia, dan dengar-dengaran pada Firman Allah di Tanah ini, maka ia akan berjalan dari satu pendapatan heran yang satu ke pendapatan heran yang lain” ( Pdt. Isaac Samuel Kijne, Holandia Binnen, Numbay/Abepura, 26 Oktober 1956).

Sebenarnya,  Otonomi Khusus 2001 adalah kesempatan emas dan peluang  terakhir bagi Indonesia  untuk  membangun kembali kepercayaan (trust) dan memulihkan hubungan harmonis dengan   rakyat Papua, tapi sayang, OTSUS GAGAL. Pemerintah Indonesia selalu memakai kaca mata lama yaitu  kecurigaan  yang berlebihan  kepada orang-orang asli Papua dengan memelihara stigma separastime selama ini, dan hasilnya bayi Papua merdeka terus bertumbuh dan berkembang di hati rakyat Papua.

Selama kurun waktu sejak  1 Mei 1963-2013 ini, hampir 49 tahun,  Pemerintah Indonesia telah gagal meminimalisasi (menurunkan) atau setidaknya menghilangkan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka yang mencapai 95%  tahun 1969.  Kurun waktu 49 tahun adalah waktu yang cukup panjang tapi Pemerintah Indonesia gagal dan hanya berhasil menunjukan wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang suram terhadap penduduk asli Papua.

Pemerintah Indonesia telah gagal menjaga martabat dan kedaulatan manusia Papua sehingga tidak berhasil  menurunkan tuntutan rakyat Papua dari mayoritas ke level minoritas atau segelintir orang.  Pemerintah Indonesia  hanya sukses mengintegrasikan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam Indonesia tapi manusia Papua disingkirkan  dari tanah leluhur mereka dan dibantai seperti hewan dengan stigma anggota OPM dan pelaku makar.   Akhirnya,  ”…. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.” Dan tergenapilah seperti  Sudjarwo mengakui: “ banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia.”(Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua)

Sumber: suarabaptisblogpost.com

ULMWP Dan FLNKS Apa Bedanya?

Oleh : Pares L. Wenda

Noumea, 12th.Dec 2015

PEMERINTAH kolonial Prancis di New Caledonia (Kaledonia Baru) mengijinkan FLNKS (France: Front de Liberation Nationale et Socialiste) atau KSNLF (English: Kanak and Sosialist National Liberation Front)mempunyai sekretariat di jantung pemerintahan di Noumea, dan mempunyai kantor-kantor sekretariat lain di hampir seluruh provinsi di New Caledonia. FLNKS juga mempunyai anggota yang terlibat dalam parlemen. Anggota parlemen dari FLNKS di kongres berjumlah 20 orang dari 54 anggota kongres. Di provinsi bagian Selatan 5 orang anggota FLNKS menjadi anggota parlemen dari 40 anggota. Di Provinsi Bagian Utara 18 anggota FLNKS menjadi anggota perlemen dari 22 anggota. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Layalty ada 8 anggota FLNKS dari 14 anggota perlemen. Ini menunjukan bahwa Prancis mengakui keberadaan dan perjuangan bangsa Kanak. Baik perjuangannya untuk kemerdekaan melalui FLNKS maupun hak politik dalam pemeritahan Perancis di wilayah itu.

Bahkan pemerintah Prancis telah setuju proposal FLNKS untuk referendum sesuai Noumea Agreement 1998 dengan dua opsi yaitu tetap bergabung dengan Prancis atau berdiri sendiri sebagai sebuah Negara baru di wilayah Pasifik. Opsi ini akan dilaksanakan sekitar 15-20 tahun ke depan sejak Agreement itu ditanda-tangani. Nasib bangsa Kanaki telah di bahas pada 2012 oleh MSG dan terus memantau komitmen Pemerintah Prancis untuk melaksanakan Referendum. Namun Negara-negara anggota MSG akan membawa masalah Kaledonia Baru ke Dewan Dekolonisasi. Dan hal ini juga dibahas dalam pertemuan-pertemuan PIF (Negara-Nagera Pasific).

Organisasi ini didirikan pada 1984. Pemimpin pergerakan FLNKS saat ini adalah Victor Tutugoro. FLNKS sebagai organisasi pemersatu perjuangan bangsa Kanak di Kaledonia Baru terdiri dari beberapa faksi perjuangan. Faksi-faksi besar yang telah bersatu dalam perjuangan bangsa Kanak adalah UNI (Unions Nationalist for Independence), CU (Caledonian Union, didirikan tahun 1953) , PKL (Party of Kanak Liberation, didikan tahun 1975) dan lainnya bersepakat membentuk organisasi perjuangan payung persatuan yang disebut FLNKS. FLNKS kemudian menjadi satu-satunya wadah yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Kanak dari Prancis dengan tidak menghilangkan organisasi-organisasi induk yang melahirkan FLNKS. Mereka tetap mamainkan fungsi dan peran mereka dalam mendukung perjuangan FLNKS, tetapi dalam perjuangan diplomasi dan perjuangan kemerdekaan Bangsa Kanak dilakukan oleh FLNKS. Melalui FLNKS lah bangsa Kanak menjadi anggota MSG, sebelumnya mereka menjadi Observer, kemudian full member. Sama halnya dengan Indonesia sebelumnya Observer dan kini menjadi associate member. Demikian halnya dengan ULMWP kemungkinan dua tahun ke depan dapat diterima sebagai full member.

Bangsa Papua pun melalui perjuangan panjang setidaknya sejak 1963 (integrasi dengan Indonesia) sampai 2015 dalam kurun waktu 50 tahun lebih telah membentuk apa yang disebut ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) yang dibentuk pada 5 Februari 2015 di Port Villa Vanuatu. ULMWP dibentuk oleh tiga faksi perjuangan rakyat Papua yaitu WPNCL, WPNP (PNWP), dan NFRWP. Kalau diamati ternyata perjuangan Kanak dan bangsa West Papua dalam kurun waktu pendirian organisasi

payung pemersatu lebih cepat dilakukan oleh bangsa Kanak daripada bangsa Papua. Perjuangan panjang bangsa Papua melahirkan ULMWP tentu sangat melelahkan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana mereka nantinya akan merawat organisasi ini. Terutama dalam mendorong penegakkan HAM, keadilan, perdamaian di bumi Cenderawasih yang dewasa ini tidak ada jaminan keamanan yang pasti. Jaminan bagi hampir seluruh rakyat Papua apakah itu sebagai penjabat NKRI ataupun masyarakat sipil, apalagi para pejuang HAM yang berjuang di Kota, maupun di kampung-kampung seluruh tanah Papua.

Pertanyaannya adalah apa bedanya FLNKS dan ULMWP? Mengapa pendirian Kantor ULMWP dilarang di Papua, ULMWP lahir dari akar perjuangan bangsa Papua. ULMWP posisinya saat ini sama dengan Indonesia dan FLNKS di rumah MSG. FLNKS diakui oleh Prancis dan menerima eksistensinya di seluruh wilayah adat bangsa Kanak dan mereka telah membentuk kantor kerja bersama di seluruh wilayah Kanak. Bahkan untuk mendukung perjuangan mereka, FLNKS telah direkrut menjadi anggota parlement dan kemungkinan juga pegawai sipil. Lalu mengapa ULMWP ditolak oleh Pemerintah Indonesia untuk membuka kantornya di seluruh wilayah tanah adat West Papua, sebab mereka tentu tidak mendirikannya di wilayah lain di Indonesia.

Keberadaan ULMWP dalam membangun sekretariatnya sesungguhnya tidak perlu dilarang, sama seperti FLNKS tidak dilarang oleh Prancis. Jika dilarang ini akan sangat memperburuk citra Indonesia di mata masyarakat Internasional. Dan itu akan menjadi bahan kampanye efektif bagi negara anggota MSG, PIF dan wilayah negara lain yang sejak lama telah memberikan apresiasi dan dukungan moril kepada bangsa Papua di luar negeri. Ini juga menjadi senjata dan amunisi untuk kampanye Papua Merdeka di luar negeri. Efek buruk ini yang semestinya di cegah.

Namun sayang sudah terlambat karena aparat keamanan telah menurunkan papan nama Sekretariat ULMWP di Wamena dan di Fak-Fak dan orang-orang yang telah membuka kantor ini dimintai keterangan oleh polisi. Semestinya, mereka yang membuka kantor itu tidak perlu diperiksa agar tidak menambah deretan panjang tahanan politik Papua Merdeka. Karena sudah pasti mereka dijerat dengan hukuman klasik bagi pejuang Papua merdeka yaitu pasal Makar.

Mungkin sudah saatnya, pemerintah berpikir mengajak ULMWP untuk berdialog dengan difasilitasi pihak ketiga yang netral untuk membahas masa depan Papua yang lebih elegan, lebih baik dari sekarang.

SBY selalu mengatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Muslim Modern yang sangat demokratis di dunia maka sebagai negara demokrasi dan negara besar tentu berpikir besar untuk kemaslahatan bangsa Indonesia dan bangsa Papua di masa kini dan masa mendatang. (*)

Penulis adalah Sekretaris Baptist Voice of West Papua dan the Members-of-Large Baptist World Alliance of Baptist Youth Department dan Baptist Representative Council of the Baptist World Alliance.

                          Sumber: http://tabloidjubi.com/2016/03/06/ulmwp-dan-flnks-apa-bedanya/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ini Isi Pidato 43 Tahun Terbentuknya Pemerintah Nasional Papua

Pidato Ulang Tahun ke 43 terbentuknja Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Papua Barat dirobah nama mendjadi Pemerintah Nasional Republik Papua Barat (PNRPB). Saudara2 sebangsa dan setanah air, Rakjat dan Pedjoang2 jang heroik diseluruh Papua Barat, Pedjoang2 Pengungsi2 di PNG dan di Diaspora,

Pertama-tama kita mengutjapkan sjukur kepada Tuhan Pentjipta langit dan bumi jang menganugerahkan tanah dan bangsa Papua jang kita sama-sama mentjintai. Hari ini 1 Maret 2016, Ulang Tahun ke-43 Hari terbentuknja Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Papua Barat (PRSRP).Pemerintah jang lahir didalam Perdjoangan di Markas Victoria, Papua Barat. Pemerintah jang lahir oleh karena hasrat dan keinginan luhur rakjat Papua Barat.

Dengan Perlindungan dan Pertolongan Tuhan Jang Maha Kuasa Chalik semesta alam, maka tibalah Bangsa West Papua pada saat jang berbahagia untuk menentukan masa depan Nusa dan Bangsa Papua Barat, turun-temurun sepandjang sedjarah manusia sebagai Bangsa dan Negara jang Merdeka dan berdaulat penuh diantara Bangsa-Bangsa di Dunia.

Bahwasanja Negara Republik Papua Barat jang berdasarkan “KASIH”, mendjundjung dan mendjamin hak-hak Fundamentil Manusia, Kemerdekaan, Demokrasi dan Keadilan serta senantiasa mengusahakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi Rakjatnja agar turut setjara aktif dalam usaha-usaha mendjamin perdamaian dunia.

Pemerintah Revolusioner Sementara (PRS) melengkapi apa jang sudah ditjiptakan oleh Pemimpin2 Papua di Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) 1 December 1961.Pemerintah ini lahir sesuai tata-pergaulan internasional, setjara hukum dan politik. Sebagai seorang pelari estafet menjerahkan tongkat perdjoangan kepada generasi penerus untuk mentjapai finish line.

Setelah keputusan MU-PBB 19 November 1969 memutuskan untuk masalah Papua Barat take-note dan kedaulatan Papua Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Seluruh Rakjat Papua, ditanah-air, Pedjoang2 dihutan rimba Papua Barat dan chususnja di Markas Victoria meratap. Pemimpin2 Papua di Diaspora jang hadir diluar gedung PBB di New York dengan spandoek HARI HITAM bagi seluruh Rakjat Papua Barat.

Pemimpin2 Papua Barat jang bersama Pemerintah Belanda ke negeri Belanda bersama Pemimpin2 Papua di tanah-air tidak menjusun satu PLAN. Tidak ada PLAN B djika Pemerintah Indonesia memakai tipu-muslihatnja tidak mematuhi huruf dan djiwa New York Agreement sesuai praktek internasional. Ditengah keputus-asaan dan tidak ada pengharapan, Peminpin Menase Suwae bersama keluarga menjerah ke PNG. Disusul rekan2 seperdjoangan Rex Rumakiek,Fred Warikar,Mozes Saufkaur, Bas Fairio dll.

Di-tengah2 keputus-asaan dan kebingunan sisa pemuda-pemudi di Markas Victoria, Letnan dua TNI Seth Jafet Rumkorem menggabungkan diri di Markas Victoria awal Juni 1970. Pemuda2 dan pemudi jang masih bertahan di Markas Victoria jang atas nama seluruh rakjat Papua memutuskan untuk Perdjoangan dilandjutkan. Pemuda2 pemudi di Markas Victoria adalah Jacob Hendrik Pray, Jael Pray, Uri Richard Joweny, Philemon Snamaido T Jarisetouw, Marthen Tabu, Louis Nussy, Enos Burumey, Agus Bonsapia, Fred Duith, Obed Bill Sabuni (Tabuni), Pieter Bonsapia, Simon Imbiry, Julius Marandoff dan Jantje Gandeguay Nussy.

Pemuda2 pemudi tersebut diatas bergabung dalam organisasi Front/Komando Pembebasan Papua Barat-Angkatan ‘69 (F/KPPB-A’69) pada 15 Juni 1970 bersama letnan dua TNI Seth Jafet Rumkorem mentjiptakan TEKAD NASIONAL. Isi TEKAD NASIONAL adalah “Konsolidasi untuk Perdjoangan dilandjutkan mendjawab Keputusan Madjelis Umum PBB 19 November 1969 dan hasil PEPERA jang tidak adil dari Pemerintah neo-kolonial Republik Indonesia.Kedua, persiapan2 dilakukan untuk “Proklamasi Sepihak” dilakukan sebelum Pemilihan Umum jang pertama dan demokratis di Indonesia 5 Juli 1971.

Demikian Perdjoangan dilandjutkan dengan membuka lembaran sedjarah jang baru oleh pemuda-pemudi Papua Barat di Markas Victoria.Kami dari Markas Victoria kontak untuk Permenas Ferry Awom di Manokwari bergabung ke Markas Victoria. Sebelum kurir kami tiba di Manokwari, rekan seperdjoangan Ferry Awom pertjaja amnesti Presiden Suharto dan menjerah kepada Pemerintah Indonesia. Hasilnja anggota2 ABRI di Manokwari membunuh Permenas Ferry Awom. Sama halnja dengan Presiden Dr. Somokil dari Republik Maluku Selatan (RMS).

Dengan ilmu dan pengetahuan tentang militer jang dimiliki oleh letnan dua TNI Seth Jafeth Rumkorem melatih pemuda2 Papua di Markas Victoria dalam bidang gerilja.

Barisan2 gerilja ini dibentuk sebelum resmi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dibentuk oleh Pendirinja Brigadier-General TPN, Chief-in-Commander TPN.

Dengan kekurangan2 material dan tak bisa bergabungnja Pemimpin2 Papua Barat dari Jayapura ke Markas Victoria untuk Persiapan Proklamasi Sepihak. Ada suara2 orang Papua jang mengatakan bahwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah naskah dari Tuan Nicolaas Jouwe. Hal ini keliru sekali djika anda tidak mau mengenal sedjarah sendiri dan tidak mau ketinggalan. Pendjelasan, pada rapat pleno 22 Juni 1971, tiga naskah diadjukan (naskah Tuan Seth Jafeth Rumkorem, naskah Tuan Jacob Hendrik Pray dan naskah Tuan2 Uri Joweny dan Louis Nussy). Rapat Pleno menerima naskah Uri Joweny dan Louis Nussy mendjadi naskah Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971.

Proklamasii Sepihak 1 Juli 1971 adalah realisasi hari bersedjarah 1 December 1961 jang belum dilengkapi. Djika 1 December 1961 sudah diproklamirkan oleh Nieuw Guinea Raad, pasti Soekarno tidak akan umumkan TRIKORA di Djokjakarta 19 December 1961.

Pedjoang2 Pelari2 estafet Papua Merdeka dengan TEKAD NASIONAL 15 Juni 1970 mengingatkan kita generasi penerus sekarang, kita mutlak TERBUKA, SPORTIF dan RASA PATRIOTISME baik di front nasional dan front internasional.

Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, setelah peristiwa hitam 7 Juli 1981, dimana Letnan dua TPN Gerardus Thommy ikut membunuh rekan2 seperdjoangan karena permainan kotor Tuan Jacob H Pray. Kaum intelektuil Papua dan anggota2 militer Papua di TNI bersama pemimpin2 rakjat Papua ditanah air mendorong Presiden Seth Jafeth Rumkorem dan missi keluar negeri untuk mentjari dukungan moril dan pengakuan internasional terhadap Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971.

Rapat2 antara kaum intelektuil, pemimpin2 Papua dan Markas Victoria menghasilkan pengisian kabinet Rumkorem. Lembaga exekutif, Presiden Seth Jafet Rumkorem, Menteri Dalam Negeri Arnold Ap, Menteri Luar Negeri Bernard Tanggahma, Menteri Keuangan Tan Seng Thay, Menteri Pertahanan Uri Richard Joweny, Menteri Penerangan Constantinopel Ruhukail, Menteri Justisi Fred Athaboe SH, Menteri Pendidikan Thom Ireeuw. Ketua Senat Drs. Jermias Wawar mengepalai lembaga legislatif. Kepala Staf TPN Col. Philemon Snamaido T. Jarisetouw.

Dengan formasi baru ini kaum intelektuil mengutus Tuan Fred Athaboe SH, Menteri Justisi ikut dalam Missi Victoria dibawah pimpinan Presiden Rumkorem berangkat dari Hollandia/Jayapura dengan perahu Victoria menudju Republik Vanuatu. Kapten kapal adalah Louis Nussy bersama 7 pemuda2 pedjoang dari Markas Victoria.Setelah kehabisan bensin 16 September 1982, kami diperintahkan oleh Presiden Rumkorem masuk kota Rabaul, PNG meminta resmi untuk membeli minjak bensin dll sebelum melandjutkan perdjalanan ke Vanuatu. Louis Nussy diperintahkan melaporkan kantor polisi Rabaul jang mengakibatkan kami tertahan dan dipendjarakan.

Setelah pengadilan, kami dibebaskan sambil menunggu aplikasi2 kami untuk kenegara ketiga jang berikan suaka politik. PBB menghubungi pemerintah Junani dibawah Perdana Menteri Andreas Papandreou. Tuan2 Seth Jafeth Rumkorem, Fred Athaboe SH dan Louis Nussy berangkat dari Rabaul/PNG 25 November 1983 via Port Moresby, Singapore, Bangkok dan Athena.Tiba di Athena, Junani 26/11/1983. Sedangkan 7 rekan2 seperdjoangan lain ditahan Pemerintah PNG di PNG. Missi jang rakjat pertjajakan kepada kami, kami lari estafet, sebelum Rumkorem meninggal dunia sudah serahkan kepada pelari estafet baru.

Pada 10 Februari 2009 rapat Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Papua Barat (PRSRPB) untuk perobahan nama Pemerintah sesuai dengan perkembangan politk, huruf dan djiwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971.Pada 14 Februari 2009 Presiden Rumkorem menjerahkan tongkat estafet perdjoangan kepada Presiden Indey. Pada 14-2-2009 Pemerintah Revolusioner Sementara Republik Papua Barat merobah nama mendjadi Pemerintah Nasional Republik Papua Barat (PNRPB). Ini sedjarah singkat tentang pemerintah dalam perdjoangan. Dalam pelantikan Kabinet Indey, partai politik CDA di Belanda djuga ikut hadir. Orang2 Papua diBelanda diundang tapi tak ada jang hadir. Hanja Tuan Jos Marey jang hadir.

Setelah pembentukan Pemerintah Nasional Republik Papua Barat, Tuan Nicolaas Jouwe tekad untuk kembali ke Indonesia dan menghantjurkan perdjoangan. Tuan Jouwe berpesta-pora diatas darah rakjat Papua 500.000 jang dibunuh oleh Pemerintah Indonesia bersama ABRI-nja.

Rakjat Papua Barat dan rakjat2 di Pasifik mutlak waspada ! Lampu kuning mulai berkelip-kelip untuk idee Indonesia Raja jang diidam-idamkan. Expansionist neo-kolonialist Indonesia sudah hadir resmi di Melanesia dengan keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG).Sedangkan United Liberation Movement jang baru dua tahun mendjadi Observer di MSG (Observer, berarti tak punja hak dalam forum ini).

Tuan2 Rex Rumakiek dan Andreas (Andy) Ajamiseba sebagai menteri2 dalam kabinet Rumkorem berkedudukan di Port Vila. Sebelum meninggalnja alm Seth Jafeth Rumkorem, Tuan2 Andy Ajamiseba memblokir hubungan antara Presiden PRS/OPM dengan Pemerintah Vanuatu. Latar belakangnja, Tuan Andy Ajamiseba mempunjai hubungan baik dengan Joris Tan Rawejay (bekas ketua Pemuda Merah Putih) di Serui.

Dari sumber Tuan BK dan Tuan JM di negeri Belanda mengatakan bahwa Tuan Andy Ajamiseba atas nama Black Brothers memindjam uang Perdjoangan Papua sebanjak 80.000 Gulden Nederland dan 6.200 Gulden Nederland dari Werk Groep Nieuw Guinea dan berdjandji akan kembalikan. Sampai saat pidato ini disusun Andy Ajamiseba tidak bisa datang kenegeri Belanda, karena utang-piutang ini. Andy Ajamiseba sebagai Menteri Logistik dalam Kabinet Rumkorem, Pemerintah Revolusioner Sementara, dipertjajakan mengurus dua operasi Logistik. Untuk tidak boleh Rumkorem ketahui kemana hasil itu, Andy Ajamiseba black mail Rumkorem tidak boleh datang lagi untuk bertemu Pemerintah Vanuatu di Vanuatu sampai alm. Rumkorem meninggal dunia.

Sedjarah Perdjoangan.di Papua terbalik 180 deradjat dari sedjarah2 bangsa2 didunia internasional. Indonesia tidak mau adanja Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971. Tjaranja sama, Indonesia Proklamasi Sepihak 17-1945 dibawah Dr. Soekarno dan Dr. Hatta. Empat tahun kemudian lewat Konferensi Medja Bundar di Den Haag, Pemerintah Keradjaan Belanda berikan pengakuan kedaulatan. Tjara ini jang mana PNRPB berusaha lewat negara2 didunia jang demokratis mentjari dukungan internasional bagi pengakuan kedaulatan atas Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971. Ini BAHASA kita, ini TATA-TJARA kita untuk menjelesaikan masalah Papua Merdeka. Indonesia litjik sekali membentuk Dialog Jakarta Papua, mengelabui rakjat Papua dan Pedjoang2 untuk Papua Barat tetap mendjadi wilajah NKRI. Tipu muslihat baru dengan terbentuknja United Liberation Movement (ULM) Indonesia mengadu-domba orang2 Papua untuk satu lawan jang lain. Jang bertepuk tangan dari djauh adalah Indonesia.

Untuk itu Pemerintah dan Senat menjerukan kepada seluruh rakjat, lihat realitas internasional. Kita berdjoang untuk satu tudjuan jang Am, Papua Merdeka !! Tidak ada dua tudjuan. Tjara rakjat Papua kalah di PEPERA, sekarang Indonesia berusaha dengan membentuk kelompok Dialog Jakarta Papua (akan dipublikasi bulan Maret ini).

Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, Penanggung-djawab DIALOG JAKARTA PAPUA Pater Dr. Neles Tebay, Pr. bertemu almarhum Seth Jafeth Rumkorem di Den Haag, Nederland. Surat dari alm. tertanggal 28 Juni 2010 kepada Dewan Adat jang diserahkan lewat Pater Neles Tebay. Ia tidak serahkan dan katakan kepada Tuan2 Dorinus Maury dan Simon Sapioper setelah alm Rumkorem meninggal bahwa dia lupa untuk menjerahkannja. Djawaban anak ketjil. Hamba Tuhan menipu !!!

Bagaimana mau pimpin domba2 Tuhan ditanah Papua dengan terang Indjil. Djika Hamba Tuhan sudah mendusta sesama saudaranja bagi kepentingan madjikannja Indonesia.Rakjat dan Pedjoang2, anggota2 Tentara Pembebasan Nasional, dari Numbay sampai Merauke, dari Sorong sampai dengan Baliem (Pegunungan Bintang-Bintang) dan dari Biak sampai Pulau Adi waspada terhadap tipu muslihat Indonesia jang mendjelma dalam orang2 Papua jang belum insjaf tjara2 PEPERA ala baru mendjelma dalam DIALOG JAKARTA PAPUA.

Rakjat jang heroik, anehnja Indonesia anggota MSG sedangkan ULM Observer jang tak punja hak dalam forum. Dua2 dalam satu perahu Melanesia!!!

Hidup Rakjat Papua!!! Hidup Pemerintah Nasional dan OPM !!!

a/n Pemerintah Nasional dan Senat,

Louis Tz. Nousy

Ketua Senat.

Thomas Schwenckerstraat 30,

2563 BZ The Hague, The Netherlands

www.ngrwp.org - NGRWP

Profil : Republik Federal West Papua

Nama Negara        : Republik Federal West Papua

Negara Bagian       : Mamta, Ha Anim, Domberai, Bomberai, Saireri, La Pago, & Mee Pago

Lambang Negara   : Mambruk

Mata Uang             : Golden Papua

Lagu Kebanggsaan: Hai Tanahku Papua Papua Barat

                                    

SHDRP: Sekuriti Organisasi Sosial, Sekretariat bekerja sama dengan HOMAI AMPTPI Perlu kita ketahui bersama istilah dan atau pemahaman dari pada negara yang sudah dideklarasikan dalam Kongres Rakyat Papua (III) pada tanggal 19 Oktober 2011 itu adalah Negara Merdeka Utuh dan Berdaulat penuh terlepas dari kekuasaan atau kedaulatan negara manapun di dunia ini termasuk Indonesia. Kata lain adalah Papua Merdeka secara Politik dari Indonesia.

Republik berasal dari bahasa Junani yang terdiri dari kata ``RES`` dan ``PUBLIKA`` yang artinya RES adalah KEKUASAAN dan PUBLIKA adalah RAKYAT, dengan demikian pengertian REPUBLIK yang di Deklarasikan dalam Kongres Rakyat Papua (III) pada tanggal 19 Oktober 2011 adalah Kekuasaan atau kedaulatan ini ada pada Pundak Rakyat Papua dari 7 wilaya adat yang tak terkecuali.

Federal Arti kata Federal adalah ``BAGIAN`` di negara Amerika serikat mereka gunakan Negara bentuk Serikat dan Federal, di Eropa digunakan Un/Union, dan inggris disebut Pesemakmuran. Di Papua Barat digunakan dengan istilah lain yang menjadi ciri dan identitas tersendiri, yaitu FEDERAL. Papua menggunakan istilah FEDERAL bukan berarti Papua merdeka dan masih berada dibawa kekuasaan NKRI, tetapi istilah ini digunakan dengan alasan: BUDAYA dan SEJARAH menurut Emes Renan (1882) konsep kebangsaan setidaknya menampilkan dua hal, yaitu HISTORIS berupa kesamaan Nasip dan perjuangan masa lalu, dan kedua adalah aspek solidaritas berupa keinginan untuk hidup bersama, alasannya Budaya memberi kita inspirasi bahwa di Tanah Papua terdapat 257 suku lebih yang berbeda dan terbagi dalam 7 Wilaya adat yang selanjutnya disebut dengan 7 Negara Bagian. Sejarah menceriterakan kepada kita bahwa perjuangan rakyat papua telah dimulai dari tahun 1961. penggunaan Negara Federal lebih dimaksudkan untuk menjaga keutuhan, kesatuan, dan kekompakan.

Penjabaranya adalah

1. Karena kita ketahui bersama bahwa perancang profil Negara Republik Federal Papua Barat memang telah di pikirkan lalu dipertimbangtkan dalam konteks budaya dan sejara papua semenjak dahulu sekarang dan sampai untuk 100/200 tahun kedepan maka Papua dibentuk Negara Federal yang artinya Negara merdeka dan berdaulat penuh secara politik dan didalamnya di bagi menjadi 7 Negara bagian yang akan dibawa kendali oleh Perdana Mentri sesuai dengan versi budaya masing-masing sebagaimana telah ada 7 wilaya adat untuk tetap mempertahankan jati diri sebagai anak papua yang memiliki norma dan nilai budaya yang telah diberikan dari Tuhan kepada leluhur kita sampai yang ada ini dan tetap dipertahankan untuk jangka waktu yang tidak menentu.

2. Sejarah tela mencatatat bahwa di Papua telah ada 2 Blok yaitu Blok Gunung dan Blok Pante yang sementara masih gencar isu tetap terbangun dimana-mana dan hal ini merupakan salah satu hambatan buat penyatuan persepsi demi keutuhan Pulau Papua dan seisinya, sehingga sebagai alternativ pemikir menarik salah satu alasan dari bentuknya Negara Federal, agar tidak terjadi pemikiran Blok antara Papua Gunung dan Papua Pante lagi sehingga Papua utuh dalam segalah aspek untuk mengatur Negaranya.

3. Kami ketahui bahwa Papua dikenal sebagai multi pucuk pimpinan perjuangan Papua Merdeka baik yang ada didalam Negeri maupun diluar Negeri semuanya mempunyai ambisi untuk menjadi pimpinan/Presiden Papua sehingga oleh karena kencangnya ambisi maka perjuangan selalu mandek karena serba target dengan demikian di bentuknya Negara Federal agar setiap pimpinan yang mempunyai ambisi untuk menjadi pimpinan papua boleh dapat memimpin di Negara Bagiannya masing-masing sesuai gaya dan budayanya karena Negara Republik Federal Papua Barat adalah Negara yang Ideologinya menganut paham Budaya.

4. Negara Republik Federal Papua Barat, dikenal sebagai Negara yang menganut paham budaya dan di Papua terdiri dari 257 suku dan disertai dengan budayanya masing-masing yang sangat bertolak belakang jika disatukan budaya atau adat istiadat, maka dengan adanya pembagian Negara Bagian yang disebut dengan Negara Federal yang mana sudah di bagikan wilaya kekuasaan salah satu Negara Bagian sesuai dengan kesamaan adat istiadat /budaya sehingga dapat di sesuaikan dengan mudah menjalankan roda Pemerintahannya.

5. Dari beberapa uraian yang dikemukakan diatas ini merupakan pemikiran dasar untuk menjadi alasan sebabnya berdiri Negara Republik Federal Papua Barat yang telah Merdeka utuh bukan Merdeka dibawa pengawasan NKRI, dan sebuah NEGARA REPUBLIK FEDERAL PAPUA BARAT bukan bahan sosialisasi yang tidak-tidak, saya menghimbau kepada seluruh bangsa yang ada di belahan Dunia dan terutama kepada seluru lapisan komponen Orang Papua, baik dari TNI, POLRI, Penjabat Bupati, DPR, PNS, Pengusaha serta Rakyat Papua sekalian, bahwa Negara Republik Federal Papua Barat yang telah dipulihkan pada pasca Kongres Rakyat Papua (III) tanggal 17-19 puncaknya di lapangan sakeus Padang bulan itu merupakan wujud nyata yang di deklarasikan Kemerdekaan NRFPB SECARA PENUH DAN KEDAULATAN PENUH tidak ada cerita omong kosong bahwa Negara Federal diartikan sebagai negara merdeka dibawa kekuasaan NKRI lagi. Presiden NRFPB adalah Forkorus Yaboisembut, SE.

Sumber data dikutip dari:: SEKNEG Negara Republik Federal Papua Barat

Ketua MSG Kunjungan ke Negara-negara Melanesia

Ketua Melanesian Spearhead Group dan perdana menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare

Ketua Melanesian Spearhead Group dan perdana menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, telah memulai tur dari Melanesia.

Solomon Perdana Menteri Kepulauan, Manasye SogavareSolomon Perdana Menteri Kepulauan, Manasye Foto Sogavare: RNZI

Mr Sogavare tiba di Vanuatu untuk leg pertama dari tur yang juga akan membawanya ke Papua Nugini, Fiji dan Kaledonia Baru.

Di ibukota Port Vila, ia bertemu dengan yang baru terpilih sebagai perdana menteri Vanuatu Charlot Salwai.

Mr Sogavare mengatakan ia menyambut munculnya mr Salwai dan pemerintah baru-lihat setelah gejolak baru-baru dalam politik Vanuatu.

"Ini tidak berbeda dari negara-negara Melanesia lainnya. Kami telah memiliki masalah kita sendiri dan kami memiliki keyakinan penuh dalam kepemimpinan perdana menteri baru, bahwa ia akan memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di sini di Vanuatu.

"Dan sekali kita stabil, kita dapat memajukan tujuan MSG bersama-sama. Vanuatu adalah mitra yang sangat penting dalam hal itu."

Mr Sogavare juga telah mendukung gerakan oleh Gerakan United Liberation untuk Papua Barat untuk membuka kantor di seluruh Melanesia, termasuk di Provinsi Papua, Indonesia.

Gerakan Pembebasan itu tahun lalu diberikan status pengamat di MSG selama KTT pemimpin di Honiara ketika Mr Sogavare menjadi ketua.

               Sumber: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/296877/msg-chair-on-tour-of-melanesia

Info Sekilas Oseania

Oseania  

Oceania adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Oseania merupakan wilayah di Bumi (sering dianggap benua) dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika.

Dalam artian sempit (berdasarkan penjelajah asal Perancis bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1831), Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas maka Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania.

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia.

Negara-negara Oseania mempunyai kemerdekaan dalam ketentuan yang berbeda dari negara penjajah mereka, serta mendapat aturan konstitusional yang bervariasi sesuai dengan keadaan mereka. Australia misalnya, adalah negara yang tergabung dalam Persemakmuran, sehingga mengakui Ratu Elizabeth II dari Britania Raya sebagai Ratu, sementara Polinesia Perancis adalah sebuah pays d'outre-mer ("negara luar negeri") Perancis.

Secara ekologi, Oseania merupakan satu di antara delapan zona ekologi terestrial dunia. Zona ekologi Oseania meliputi Mikronesia, Fiji dan Polinesia kecuali Selandia Baru, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang tergolong zona ekologi Australasia.

Demografi

Sejarah kehidupan Oseania hingga sekarang masih belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Penelitian awal menunjukkan bahwa penduduk Mikronesia dan Polinesia secara kebahasaan dan genetis memiliki kesamaan dengan penduduk asli Asia Tenggara, terutama yang tinggal di wilayah kepulauan. Secara kebahasaan mereka juga sebagai bagian dari penutur rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan kependudukan Melanesia dan Australia lebih kompleks namun secara penampilan maupun genetis serta linguistik tergolong berbeda dari orang Mikronesia dan Polinesia.

Kajian linguistik menunjukkan suatu arus migrasi yang dikenal sebagai teori "Kereta Cepat menuju Polinesia" ("Express Train to Polynesia") atau "Out of Taiwan" yang diusulkan oleh Robert Blust dan Peter Belwood.[2] Di sisi lain, kajian genetika menunjukkan dukungan atas teori lama berupa penyebaran lewat Asia Tenggara Daratan, lalu menyebar dari wilayah sekitar Sumatera atau Semenanjung Malaya (dikenal sebagai teori "Sundaland") yang diajukan Oppenheimer. Teori ini juga didukung oleh kajian genetika atas babi dan ayam, dua hewan yang dianggap dibawa oleh para migran karena ditemukan di berbagai permukiman di Oseania.

Daftar Negara Australia dan Negara-negara Oceania Serta Ibukotanya

 1.   Australia, dengan nama ibukotanya adalah Canberra.

2.      American Samoa, dengan nama ibukotanya adalah Pago-pago.

3.      Cook Island, dengan nama ibukotanya adalah Avarua.

4.      French Polynesia, dengan nama ibukotanya adalah Papeete.

5.      Fiji, dengan nama ibukotanya adalah Suva.

6.      Guam, dengan nama ibukotanya adalah Hagatna.

7.      Karibati, dengan nama ibukotanya adalah South Tarawa.

8.      Kepulauan Solomon, dengan nama ibukotanya adalah Honiara.

9.      Marshall Island, dengan nama ibukotanya adalah Majuro.

10.  Micronesia, dengan nama ibukotanya adalah Palikir.

11.  Nauru, dengan nama ibukotanya adalah Yaren.

12.  New Caledonia, dengan nama ibukotanya adalah Moumea.

13.  New Zealand, dengan nama ibukotanya adalah Wellington.

14.  Niue, dengan nama ibukotanya adalah Alofi.

15.  Northern Mariana Island, dengan nama ibukotanya adalah Saipan.

16.  Palau, dengan nama ibukotanya adalah Ngerulmud.

17.  Papua New Guinea, dengan nama ibukotanya adalah Port Moresby.

18.  Samoa, dengan nama ibukotanya adalah Apia.

19.  Tokelau, dengan nama ibukotanya adalah Atafu.

20.  Tonga, dengan nama ibukotanya adalah Noku'alofa.

21.  Tuvalu, dengan nama ibukotanya adalah Funafuti.

22.  Vanuatu, dengan nama ibukotanya adalah Port Villa.

23.  Wallis and Futuna, dengan nama ibukotanya adalah Mata-utu.